KoranMandala.com -Pimpinan DPRD Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Acep Jamaludin, menegaskan bahwa DPRD akan segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran mendatang.
Pembahasan APBD ini, kata Acep, akan dilakukan dengan mempertimbangkan pedoman penyusunan yang ada dan memastikan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Belanja rakyat sudah sangat mendesak, sehingga kami di DPRD Jawa Barat akan segera membahas APBD sesuai pedoman penyusunan, dan memastikan koherensi antara RKPD dan APBD yang akan datang,” ujar Acep dalam wawancara di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, 9 Oktober 2024.
Acep juga menyoroti situasi defisit anggaran yang dihadapi, menekankan pentingnya keberpihakan DPRD dalam menyusun belanja daerah. Menurutnya, DPRD akan memastikan belanja langsung, yang menyasar kepentingan rakyat, lebih besar daripada belanja lainnya.
“Keberpihakan DPRD akan sangat terlihat jika belanja langsung lebih besar daripada belanja lainnya,” tambah Acep.
Selain fokus pada anggaran, Acep juga menyampaikan pentingnya penguatan internal di DPRD Jawa Barat untuk mencegah terjadinya korupsi selama lima tahun ke depan.
Hal ini selaras dengan pandangan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wikagoe, yang menekankan bahwa komunikasi efektif di lingkungan DPRD adalah kunci dalam mencegah praktik korupsi.
“Korupsi bisa diatasi jika ada komunikasi yang efektif di DPRD. Kami akan meningkatkan komunikasi, baik di level pimpinan maupun antar anggota, sehingga kinerja DPRD bisa lebih efektif,” kata Buky.
Menurut Buky, komunikasi yang baik tidak hanya menghindarkan konflik, tetapi juga meningkatkan kinerja. “Ada yang mengatakan bahwa peperangan tidak bisa dimenangkan tanpa komunikasi, dan kami akan mengedepankan hal itu. Pertama, komunikasi di level pimpinan akan diintensifkan, kemudian kita akan lihat efektivitas kinerja DPRD ke depannya.”
Lebih lanjut, Acep menyampaikan bahwa pengawasan kinerja di DPRD tidak hanya melalui audit, tetapi juga melalui tracing program, efisiensi sumber daya manusia (SDM), dan langkah-langkah lainnya.
“Tracing itu bukan audit, tapi lebih pada penelusuran program, efisiensi SDM, dan sebagainya. Jadi, kinerja akan lebih berkualitas dan bermanfaat,” jelas Acep.
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk menjaga transparansi dan efektivitas anggaran serta kinerja legislatif, guna memastikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat tercapai.
