KoranMandala.com -Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, prihatin atas tingginya angka kemiskinan di daerahnya. Kabupaten Kuningan menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat.
Ia berharap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mengungkap kondisi kemiskinan sebenarnya. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi di Aula Dinas Sosial, Rabu 5 Maret 2025.
Tuti menegaskan pentingnya validasi data kemiskinan agar bantuan sosial tepat sasaran. Ia berkomitmen bersama Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk memastikan data real berdasarkan nama dan alamat penerima.
Bupati Kuningan Tinjau Perbaikan Jalan dan Sekolah Rusak, Target Selesai Sebelum Lebaran
“Kepada camat, kepala desa, dan jajaran terkait, pastikan data valid. Bantuan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia mengusulkan penerima bantuan wajib menandatangani pernyataan di atas materai. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sanksi akan diberikan untuk mencegah bantuan salah sasaran.
Tuti juga meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memverifikasi data sesuai kondisi lapangan. Ia menegaskan agar tidak ada intervensi dari pihak desa demi menghindari kesenjangan sosial.
“Pendamping PKH harus bekerja sesuai petunjuk teknis dan arahan dinas sosial. Data harus berdasarkan fakta di lapangan,” tambahnya.
Ia juga mendorong sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, kecamatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar data kemiskinan lebih akurat.
Kepala Dinas Sosial Kuningan, Toto Toharuddin, menyebut DTSEN sebagai langkah strategis untuk memastikan data kemiskinan yang valid.
“Kita sukseskan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati. Data kemiskinan harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” katanya.
Ia menyoroti masih banyak penerima bantuan yang sebenarnya mampu. Karena itu, bantuan ke depan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
