KORANMANDALA.COM – Adanya peringatan dari Badan Meteologi Klematologi Geofisika (BMKG) Provinsi Jawa Barat, mengenai akan tiba nya musim kemarau, Garut berpotensi mengalami kekeringan yg berdampak pada 189 Ha lahan sawah produktif di kawasan Garut Utara.
Hal itu, diungkapkan oleh Sekda Garut, Nurdin Yana, kepada koran mandala. Com, Kamis, 8 Juni 2023.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) dengan BMKG Provinsi Jawa Barat, dalam rangka antisipasi penanganan kekeringan yang digelar pada Rabu kemarin, di Garut, Nurdin mengatakan bahwa daerah yang biasa terdampak kekeringan paling parah yakni di kawasan Garut Utara, salah satunya daerah Cibatu.
“Kawasan Garut Utara yang selalu mengalami kekeringan disaat musim kemarau itu diantaranya Cibatu dan sekitarnya. Namun kawasan Selatan juga sama “, tutur Sekda.
Baca juga: Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Respon Gerak Cepat Polres Garut Ungkap Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Sementara, tambahnya pula, laporan dari BMKG, pada Juni ini di Kabupaten Garut, akan mulai mengalami kekeringan dan curah hujan berada diposisi level rendah. Terutama dikawasan Garut Utara.
Langkah untuk mengantisipasi nya, yaitu melakukan pendataan para petani yang sawahnya akan mengalami kekeringan. Dan hal itu bisa berdampak gagal panen untuk petani sekitar.
” Maka dari itu, dupayakan kepada para petani tersebut untuk diikut sertakan pada Asuransi Usaha Tani Terpadu ( AUTP),” kata Nurdin.
Baca juga: Polres Garut Lakukan Penggerebekan Penyalur TKI Ilegal, 14 Orang Diamankan
Dari hal itu, dikatakan Nurdin, jika pihaknya telah mendata 1000 petani yang sudah masuk program AUTP.
“Alhamdulillah sudah terdata 1000 Petani dan masuk asuransi. Sehingga nantinya apabila terjadi kekeringan itu mereka mendapat kompensasi “, imbuh Nurdin Yana.
Disisi lain,menurut Nurdin Yana, mengenai pengajuan bantuan dalam menghadapi kekeringan ini, ternyata ada kendala.
Baca juga: Untuk Keamanan Hewan Kurban Diskanak Garut Terjunkan 8 Orang Dokter Hewan
” Garut tidak ada pernyataan bahwa kita darurat. Diajukan ke BPBD Provinsi untuk dilanjutkan ke Pemerintah pusat. Jadi untuk sementara ini tidak ada bantuan “, tukas Sekda.(*)
