KORANMANDALA.COM – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor menjadi saksi kebijakan pro-rakyat pada Kamis, 11 Januari 2024 lalu, di mana 2500 siswa kurang mampu menerima bantuan biaya pelunasan pendidikan.
Program ini, digulirkan sejak 2021, merupakan inisiasi DPRD Kota Bogor menggunakan anggaran APBD Kota Bogor untuk jenjang pendidikan SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA.
“Warga Kota Bogor telah diuntungkan dengan kerja keras teman-teman dewan. Saya mengapresiasi mereka yang telah bekerja keras sehingga ijazah yang tertunda dapat kami bantu,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Proses penyerahan ijazah disaksikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, dan anggota DPRD lainnya.
Ketua DPRD, Atang Trisnanto, menjelaskan latar belakang kebijakan ini bermula dari reses DPRD dan dialog dengan warga, menyoroti kesulitan anak-anak yang tertahan di sekolah karena biaya pendidikan.
Atang menegaskan, “Banggar berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengalokasikan anggaran bantuan pelunasan biaya pendidikan khusus bagi warga yang tidak mampu.”
Program ini dianggap penting untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Bogor pasca pandemi COVID-19.
“Ijazah menjadi kunci bagi warga untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian keluarga,” kata Atang, Rabu 24 Januari 2023.
Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Ahmad Saeful Bahri, menjamin pengawalan program ini untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal. Pada tahun 2024, DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor meningkatkan anggaran menjadi Rp7,5 miliar, dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Kami akan awasi proses realisasi program ini. Keseriusan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan pihak-pihak terkait. Kita ingin anggaran yang ada bisa maksimal membantu warga yang membutuhkan, tepat sasaran,” tegas Saeful.
