KORANMANDALA.COM – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengeluarkan isu perpanjangan masa jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) Kota Bogor, tetapi anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyoroti buruknya komunikasi dan minimnya okupansi di beberapa pasar.
Kiwong, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pengelolaan BUMD harus lebih transparan.
“Kalau mau jujur, hari ini saja gaji karyawan masih meletot. Pasar TU saja itu tidak bisa memenuhi janji yang katanya potensi sampe Rp1 miliar dan segala macam, tapi kenyataannya mah cuma berapa ratus juta saja,” ungkap Kiwong, menyoroti ketidaksesuaian realisasi dengan janji potensi pendapatan, Jumat 26 Januari 2024 sore.
Para pedagang Plaza Bogor juga mengungkapkan kekecewaan terkait pengosongan bangunan tanpa progres revitalisasi yang dijanjikan.
Kiwong menilai hal ini berdampak pada hilangnya pendapatan Perumda PPJ, mencapai Rp5,6 miliar, dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap manajemen.
Kritik tajam juga ditujukan kepada Dewan Pengawas (Dewas) Perumda PPJ yang memberikan lampu hijau untuk perpanjangan masa jabatan tanpa menyertakan catatan kritis.
Kiwong menyebut rekomendasi Dewas sangat subjektif, mempertanyakan objektivitas mereka dalam menilai kinerja direksi.
“Fungsi dewas itu harusnya objektif. Banyak pertimbangan negatif yang tidak dimasukkan oleh dewas dalam laporan. Hanya yang positif saja yang disampaikan, ini membuat rekomendasi menjadi subjektif,” tegas Kiwong, menyoroti kekurangan dalam penilaian Dewas.- *** nicko
