KORANMANDALA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2023 untuk Kota Bogor.
Penyerahan ini disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto di Bandung pada Rabu 31 Januari 2024 kemarin.
Atang menyatakan bahwa LHP BPK 2023 akan menjadi fokus pembahasan di DPRD Kota Bogor. Pemeriksaan tersebut menyoroti perlunya penyusunan lebih lanjut terkait rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
“Ini akan menjadi bahan pembahasan kami di DPRD. Terutama masukan dari BPK terkait rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang. Dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut, semoga penanganan permukiman yang padat di Kota Bogor semakin baik,” ungkap Atang, Sabtu 3 Februari 2024.
Atang juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Provinsi Jabar dan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, atas masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Bogor.
Dia menegaskan komitmen Kota Bogor untuk melakukan perubahan demi pembangunan yang lebih baik.
“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada BPK atas catatan konstruktifnya. Juga kepada Pak Gubernur atas dukungan Pemprop Jabar kepada Kota Bogor. Semoga sinergi ini semakin membawa kemajuan dalam penataan pemukiman perkotaan di Kota Bogor,” tambahnya.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga menyoroti pentingnya catatan rekomendasi dari BPK Jabar sebagai pembelajaran bersama di lingkungan Pemprov Jabar dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, agar dapat diperbaiki secara bersama-sama.
“Catatan rekomendasi dari BPK Jabar ini dapat menjadi pembelajaran bersama. Semoga dengan kerjasama yang solid, kita dapat menghadirkan perubahan yang positif bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkap Bey Machmudin.- *** nicko
