KORANMANDALA.COM – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Sukabumi Bergerak, turun ke jalan melakukan unjuk rasa atas rencana pemerintah yang akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Elemen mahasiswa dari HMI, PMII, GMNI, IMM, KAMI, HIMASI dan BEM seluruh perguruan tinggi di Sukabumi, melakukan long march dari Lapang Merdeka menuju Balai Kota Sukabumi, pada Kamis 7 Maret 2024.

Massa melakukan orasi di atas mobil komando dan memaksa masuk meminta untuk bertemu dengan Pj Wali Kota Sukabumi. Namun aksi tersebut mendapat hadangan dari aparat Kepolisian.

Karena gagal bertemu dengan Pj Wali Kota Sukabumi, massa akhirnya bergerak ke Gedung DPRD Kota Sukabumi. Perwakilan dari setiap mahasiswa bergantian melakukan orasi terkait harga beras yang mahal.

Kembali massa memaksa masuk ke Gedung DPRD Kota Sukabumi, namun dijaga oleh aparat Kepolisian, sehingga beberapa kali terjadi saling dorong antara mahasiswa dan polisi di gerbang kantor wakil rakyat tersebut.

Koordinator aksi, Anggi Fauzi mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah daerah untuk dapat menstabilkan harga beras di Sukabumi. Selain itu juga meminta agar gabah kering dari masyarakat bisa diserap oleh pemerintah.

“Karena kita ketahui di bulan April ini, masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Tuntutan kita tolak impor beras, kembali stabilkan harga dan tolak kenaikan harga beras,” ujar Anggi di lokasi unjuk rasa.

Lalu selanjutnya yang ketiga, lanjut Anggi, pihaknya menolak wacana kenaikan BBM yang akan berdampak bagi masyarakat. Saat ini harga beras sudah naik, masyarakat jangan dibebani lagi dengan harga kenaikan BBM.

“Petani banyak yang ngeluh, di saat harga beras naik, tapi harga gabah tidak naik signifikan. Tidak berbanding lurus dengan harga beras. Petani mengeluh harga pupuk ikut melambung tinggi, tapi harga gabah tidak,” ujar Anggi.

Lebih lanjut Anggi mengatakan, hal tersebut menjadi keresahan dan keluh kesah petani hari ini. Dan ketika petani mendengar wacana impor beras yang akan digelontorkan pemerintah pusat, hal ini benar-benar menyakiti petani.- *** awan

Sumber:

Editor: Eka Purwanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Exit mobile version