Koran Mandala –Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan yang membantu anak-anak keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Harapan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.
Rapat dipimpin Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hadir juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta perwakilan daerah di Jawa Barat.
Daddy Rohanady Dukung Pembangunan Sekolah, Usul Kejar Paket B dan C untuk Tingkatkan IPM
Rakor bertujuan menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis pembentukan Sekolah Rakyat. Pembahasan utama mencakup lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, dan mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah ini juga akan menyasar daerah terpencil.
“Kami sudah menyiapkan sarana di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos, termasuk di Jawa Timur dan Sumatera Barat,” ujar Gus Ipul.
Program ini akan terus dimatangkan agar dapat mencakup lebih banyak daerah, sesuai Instruksi Presiden. Pendaftaran siswa dibuka akhir Maret atau awal April 2025.
Sekolah Rakyat akan memberikan pendidikan gratis dengan kualitas terbaik bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sasarannya adalah mereka yang masuk Kategori Desil 1 dan 2 dalam DTSEN.
Selain pendidikan formal untuk SD, SMP, dan SMA, kurikulum akan menekankan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan praktis.
“Semua gratis, mulai dari seragam, makan, hingga asrama. Program ini melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul.
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila menyatakan kesiapan mendukung program ini di Sumedang. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pemerataan pendidikan.
“Kami siap berkolaborasi dan menyukseskan program ini. Semoga memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas,” ungkap Fajar Aldila.
Rakor diakhiri diskusi teknis mengenai pelaksanaan, peran pemerintah daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar program Sekolah Rakyat berjalan efektif.
