KoranMandala.com -DPR baru-baru ini memanggil Natalius Pigai, seorang aktivis hak asasi manusia, untuk berdiskusi mengenai usulan anggaran Kementerian Hukum dan HAM yang mencapai Rp20 triliun.
Keterlibatan Pigai dalam diskusi ini diharapkan bisa memberikan perspektif kritis mengenai alokasi dana yang diusulkan tersebut.
Pigai, yang dikenal tegas dalam memperjuangkan isu HAM, akan membantu DPR mengevaluasi sejauh mana anggaran ini bisa berkontribusi pada perlindungan HAM di Indonesia.
Gasibu Bandung Lari: Spot Lari Favorit Anak Muda yang Nggak Pernah Sepi!
Apa yang dibahas dalam pertemuan ini?
Pertemuan ini membahas bagaimana anggaran sebesar Rp20 triliun yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM akan dialokasikan.
Pigai diminta untuk memberi masukan mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut dalam memperkuat program penegakan HAM.
Fokus utama dalam diskusi adalah apakah anggaran tersebut benar-benar dibutuhkan dan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya.
Ini menjadi perhatian publik karena penggunaan anggaran negara yang efisien dan tepat sasaran sangat penting bagi keberhasilan program pemerintah.
Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda pembahasan anggaran tahunan di DPR, menjelang finalisasi rencana anggaran untuk tahun depan.
Waktu pertemuan ini juga terkait dengan tenggat waktu DPR untuk menyetujui atau menolak usulan anggaran dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM.
Diskusi ini dilakukan di Gedung DPR RI, tempat di mana berbagai pembahasan anggaran kementerian berlangsung.
