KoranMandala.com -Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan dukungannya terhadap wacana menjadikan Al-Jabbar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diambil.
“Kalau Al-Jabbar dijadikan BLUD, kami sangat mendukung. Tapi harus ada kajian dulu. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apakah mereka bisa menerima? Apakah kawasan sekitar bisa dikembangkan menjadi kawasan religi?” ujar Bey usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Bandung, 6 Februari 2025.
Bey menyoroti bahwa dengan status BLUD, Al-Jabbar dapat menerima pemasukan sendiri dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa hal ini juga berarti anggaran pemerintah untuk Al-Jabar akan berkurang atau bahkan dihentikan.
Bey Machmudin Tinjau Vihara di Bandung Jelang Tahun Baru Imlek
“Nah, apakah BLUD bisa benar-benar membiayai dirinya sendiri? Jangan sampai justru terbengkalai. Kita harus berpikir jernih dan duduk bersama untuk mengkaji ini,” tambahnya.
Saat ini, biaya operasional Al-Jabbar mencapai sekitar Rp 40 miliar per tahun. Menurut Bey, pemerintah provinsi akan sangat mendukung jika status BLUD dapat mengurangi beban anggaran, namun dengan syarat standar pelayanan tidak menurun.
Selain BLUD, ada opsi lain seperti menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat atau bahkan ke swasta. Namun, Bey menyadari bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, pemerintah pusat kemungkinan tidak akan bersedia mengambil alih.
“Kita harus mempertimbangkan berbagai opsi. Bisa dikelola oleh BLUD, bisa dikelola oleh pemerintah pusat, atau ada pengelolaan lain, misalnya menyediakan danau wisata atau konsep lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.mendorong pemerintah provinsi membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Masjid Raya Al Jabbar
“Tapi tentunya evaluasi saya soal pembiayaan pemeliharaan yang perbulan Rp42 miliar. Ini kan sangat membebani APBD yang di sisi lain kita harus fokus ke prioritas pembangunan infrastruktur, ruang kelas baru masalah pangan dan lain sebagainnya,” ujar Ono, Rabu (5/2/2025).
