KoranMandala.com -Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebesar Rp 300 triliun. Pada 2024, total subsidi KUR mencapai Rp 48 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Maman usai rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 regional Banten, Jakarta, Jabar, dan Jateng. Acara berlangsung di Kantor BJB, Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin 24 Februari 2025.
Maman menjelaskan bahwa bunga normal pengajuan kredit KUR berkisar 15 persen. Namun, pemerintah memberikan subsidi sehingga bunga kredit menjadi 6 persen.
Menteri Koperasi dan UMKM, Sedang Kaji Aturan Produk Impor dari China
“Pelaku UMKM di Indonesia bisa mengakses KUR dengan bunga 6 persen. Program ini disalurkan melalui 49 lembaga penyalur, termasuk bank swasta dan Himbara,” ujar Maman.
Sebagai Menteri UMKM, Maman memastikan pemantauan distribusi KUR untuk meningkatkan kualitas penyaluran.
“Kami ingin yang sudah baik menjadi lebih baik. Sedangkan yang kurang baik, kami perbaiki,” katanya.
Maman menjelaskan bahwa pemerintah membagi wilayah pemantauan dalam beberapa region, termasuk Jawa 1, Jawa 2, Kalimantan, Sumatera, dan Indonesia Timur. Rakor pertama ini mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng.
Dalam rakor, Maman menerima masukan mengenai kendala yang dihadapi bank penyalur. Diskusi juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami membahasnya dengan 19 penyalur di region Jawa 1,” ujarnya.
Tantangan distribusi KUR beragam. Maman menyebut ada target tambahan 2,4 juta nasabah baru dan graduasi 1,7 juta nasabah.
“Kami berharap ada 1,1 juta pengusaha baru pada 2024 hingga 2025,” katanya.
Maman juga menyoroti masih adanya distribusi KUR yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, pinjaman Rp 1-100 juta seharusnya tidak membutuhkan agunan tambahan.
Namun, kenyataannya, masih ada bank yang meminta agunan tambahan.
“Kami akan mengevaluasi ini karena banyak pelaku usaha yang kesulitan mengakses KUR di daerah,” katanya.
Maman menyebut bahwa region Jawa 1 sudah menyalurkan sekitar Rp 9 triliun hingga Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa pencapaian target Rp 300 triliun harus diimbangi kualitas distribusi KUR.
“Kami ingin KUR tersalurkan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Kinerja kami dipantau langsung oleh BPKP,” tandasnya.
