Menurutnya, berdasarkan rencana awal pemindahan pusat pemerintahan ini untuk mendekatkan kantor-kantor dinas dalam satu kompleks. Sehingga, seluruh kantor perangkat daerah tidak tersebar di beberapa titik dengan tujuan efisensi pelayanan publik.
“Secara konsep makro memang demikian. Jadi, supaya tidak tercecer tapi memang belum mengerucut, memang ada beberapa alternatif lokasi, di antaranya, Tegalluar, Kertajati (segitiga rebana), dan Walini,” tuturnya.
Iendra menegaskan, rencana pemindahan ini akan dibahas dengan sejumlah pihak terlebih dahulu. Mengingat, rencana pemindahan pusat pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat.
Baca Juga: Urai Kemacetan di Jalur Utama Bandung Raya, Dishub Provinsi Jabar Siapkan Bus Mirip Transjakarta
“Kami harus membeli lahan di sana (Tegalluar) karena belum punya lahan yang mumpuni untuk sebuah kawasan perkantoran. Lahannya harus milik provinsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, rencana pemindahan itu merupakan bentuk penyatuan antara pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Terdapat tiga kawasan pontensial untuk menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun, Tegalluar disebut menjadi wilayah paling potensial sebagai lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan karena ada Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Baca Juga: Urai Kemacetan di Jalur Utama Bandung Raya, Dishub Provinsi Jabar Siapkan Bus Mirip Transjakarta
“Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini, dan Kertajati,” kata Ridwan Kamil pada 15 Oktober 2022.(zad/fam)
1 2
