KORANMANDALA.COM – Beban masyarakat kalangan bawah, termasuk pelaku Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM), sangat mungkin, bertambah. Kondisi itu bisa terjadi karena pemerintah berencana untuk mengurangi konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi.
Lalu, apa yang menjadi dasar pemerintah mengurangi konsumsi LPG subsidi?
Mengutip beberapa sumber, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, menyampaikan, faktor yang menjadi dasar pengurangan konsumsi LPG subsidi yakni bertambahnya anggaran.
Airlangga Hartarto menuturkan, pada Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, menyampaikan bahwa beban fiskal LPG, khususnya subsidi, terus bertambah setiap tahunnya.
BACA JUGA:: Ini Jurus PT Pertamina Agar Epiji Subsidi Lebih Tepat Menyasar UMKM
Tahun lalu, ujarnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk 7,8 juta ton LPG. Prediksinya, sebut Airlangga Hartorto, tahun ini, subsidi LPG bernilai Rp 117 triliun.
Sebagai solusinya, jelas Airlangga Hartarto, pemerintah bersiap untuk memperluas jangkauan jaringan gas rumah tangga. Caranya, melibatkan swasta.
Targetnya, cetus dia, tahun depan, pemasangan jaringan gas mencapai 2,5 jaringan. Hal itu agar jangkauannya lebih masif.
BACA JUGA: Rambah Afrika, Pertamina Rangkul GAG Limited, Garap Proyek Migas
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyatakan, saat ini, jaringan gas baru mencakup 835 ribu rumah. Terdiri atas 241 ribu rumah yang sumber dananya PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero).
“Sisanya, sebanyak jaringan gas bagi sebanyak 594 ribu unit rumah, sumber dananya pemerintah,” kata Airlangga Hartarto.
Soal harga jual gas, terangnya, pemerintah memfungsikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai agregator.
BACA JUGA: Terungkap, Ini Rahasia PT Pertamina Gairahkan Performanya: Terapkan Digitalisasi
Perannya, jelas Airlangga Hartarto, sebagai pemasok LPG, yang nominal harganya 4,72 dolar Amerika Serikat (AS) per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU), yang menjadi titik awal Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). (win)