KORANMANDALA.COM – Pemenuhan kebutuhan transportasi massal menjadi hal krusial karena bisa menjadi trigger beragam aktivitas, khususnya, ekonomi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyiapkan sebuah agenda besar berkenaan dengan trnasportasi massal. Yaitu, menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT).
Pemprov Jabar memproyeksikan sistem transportasi massal yang menghubungkan lima wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang (Jatingangor) dan didanai The World Bank (Bank Dunia) itu tuntas 100 persen 2026 atau 2027.
Informasinya, pada 2025, BRT memasuki tahap perdana melayani masyarakat. Tentunya, agar pelayanan BRT optimal, perlu adanya fasilitas penunjang lain. Yakni, Public Service Obligation (PSO) alias subsidi.
Baca juga: Didanai World Bank, BRT Segera Layani Publik Bandung Raya, Catat Rute-rutenya
Lalu, berapa nominal PSO bagi BRT?
Dhani Gumelar, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Jabar, mengemukakan, pihaknya memprediksi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus mengalokasikan dana PSO bagi BRT bernilai miliaran setiap tahunnya.
Pada fase awal aktivasi BRT yaitu 2025, sebutnya, perkiraannya, nominal PSO yang dianggarkan Pemkot Bandung yaitu Rp 64,1 miliar.
Baca juga: Kinerja Mentereng Dicatat PT Len Industri, Punya Kotrak Baru Bernilai Mewah
Kemudian, pada 2026, sambungnya, nilai PSO lebih banyak lagi seiring dengan bertambahnya armada BRT. Yakni, ucapnya, menjadi sekitar Rp 122,4 miliar
“Saat 100 persen aktif melayani publik, dana subsidi BRT yaitu sekitar Rp151,7 miliar,” tandasnya.
Ema Sumarna, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, menyatakan, pihaknya siap menyukseskan implementasi BRT secara optimal.
Baca juga: Wajib Dicoba, 5 Rekomendasi Tempat Wisata Gratis dan Instagramable di Bandung, Dijamin Betah!
Misalnya, sebut dia, membenahi parking on the street. Lalu, lanjutnya, membenahi fasilitas bagi para pejalan kaki.
“Termasuk, membenahi fasilitas para pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar pada koridor-koridor. Juga merevitalisasi terminal sebagai titik start-end station BRT,” kata Ema Sumarna.
Tidak itu saja. tambahnya, selain berkoordinasi dengan setiap dinas dan instansi lainnya berkenaan dengan koridor, pihaknya pun fokus menambah dan mengimplementasikan jalur eeder secara inklusif, yang terintegrasi dengan BRT.(*)
