KORANMANDALA.COM – Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan yang berbasis di Jakarta, menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang “Keberlanjutan Usaha Pertanian: Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro” di Grand Dafam Braga Hotel, Bandung, pada Rabu 24 Januari 2024,
Kegiatan ini merupakan bagian dari riset mendalam yang dilakukan oleh Nagara Institute terkait ketersediaan pupuk dalam produksi hasil pertanian. FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi, pemerintah, dan petani.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, M.Si, mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, khususnya terkait dengan pupuk.
“Pupuk adalah salah satu input pertanian yang terpenting, selain tenaga kerja dan teknologi. Pupuk masih dianggap sangat menentukan jumlah hasil produktivitas lahan pertanian terutama ketika dihadapkan pada lahan pertanian yang mengalami degradasi dan kekurangan zat hara,” ujar Akbar dalam sambutannya.
BACA JUGA : Keren! Gercep, Bupati Bandung Dadang Supriatna Langsung Cor Jalan Rusak di Desa Tenjolaya Pasirjambu
Akbar menambahkan bahwa isu terkait penyediaan dan akses pupuk yang inklusif bagi petani masih menjadi pokok permasalahan yang muncul di publik.
Ia menilai bahwa kebijakan subsidi pupuk yang diberlakukan oleh pemerintah masih menimbulkan masalah dalam proses eksekusi dan implementasi.
“Penentuan jumlah subsidi masih di bawah angka yang dicatatkan dalam E-RDKK karena bergantung kepada alokasi dari Kementerian Keuangan. Permasalahan yang dihadapi juga lebih dari sekadar masalah ketersediaan saja. Justifikasi terhadap penentuan komoditas dan kelompok petani sasaran subsidi diperhatikan dalam diskursus kebijakan karena berdampak luas,” tutur Akbar.
Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun Dipertanyakan
Dalam rangkaian kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Nagara Institute sebuah lembaga kajian politik dan pemerintahan bersama Kementrian Pertanian ini terdapat beberapa pertanyaan dan kritik terkait kebijakan pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
