KORANMANDALA.COM – Banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik, lantaran mereka tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Demikian keterangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat 5 April 2024.
“Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, APBN adalah instrumen penting dan strategis dalam mencapai tujuan negara, sehingga harus dikelola dengan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.
“Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Bendahara negara ini menegaskan bahwa APBN memegang peran sentral dan strategis dalam mewujudkan tujuan negara, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurut Menke, di forum MK ini menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa,di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu.
Sebelumnya dilaporkan bahwa empat menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengikuti panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang terkait perselisihan hasil Pilpres pada Jumat (5/4/2024).
Mereka diminta memberikan kesaksian mengenai peran dan fungsi mereka yang diyakini memengaruhi hasil Pilpres.
Keempat menteri tersebut meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.- ***
