KORANMANDALA.COM – Asian Value jadi viral usai dibahas di acara podcast Total Politik ketika Arie Putra menyebut bintang tamunya Pandji Pragiwaksono sensi ketika membahas tentang politik dinasti. Menurutnya politik dinasti adalah hak warga negara.

Pandji pun kaget dengan pernyatan Arie dan mempertanyakan kembali alasannya ngomong begitu, kemudian rekan Arie yakni Budi Adiputro menyinggung ‘Asian value’.

Menurut keduanya, dinasti politik adalah hak asasi manusia dan sah-sah saja bila terjadi. Lantas apa itu Asian Value sebenarnya? mari simak penjelasan berikut ini.

Baca juga : PAN dan Gerindra Jalin Komunikasi Politik Jelang Pilkada Kota Bogor 2024

Asian Value adalah seperangkat nilai yang dipromosikan sejak akhir abad ke-20 oleh beberapa pemimpin politik dan intelektual Asia sebagai alternatif terhadap nilai-nilai politik Barat seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme.

Dikutip Koran Mandala dari Britannica, para pendukung Asian Value biasanya mengklaim bahwa pesatnya perkembangan perekonomian di banyak negara Asia Timur pada periode pasca-Perang Dunia II disebabkan oleh kesamaan budaya masyarakat mereka, terutama warisan Konfusianisme.

Mereka juga menegaskan bahwa nilai-nilai politik Barat tidak cocok untuk Asia Timur karena mereka memupuk individualisme dan legalisme yang berlebihan, yang mengancam akan merusak tatanan sosial dan menghancurkan dinamisme ekonomi.

“Di antara nilai-nilai Asia yang sering dikutip adalah disiplin, kerja keras, berhemat, prestasi pendidikan, keseimbangan kebutuhan individu dan masyarakat, dan penghormatan terhadap otoritas,” jelasnya.

Baca juga : PKB Geber Mesin Politik, Dr. Raendi Rayendra Diusung Sebagai Calon Walikota Bogor

Kritik terhadap nilai-nilai Asia membantah perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan elit otoriter di Asia Timur.

Asian Value di era modern

Klaim tentang manfaat Asian Value mendapat perhatian khusus pada awal tahun 1990-an, ketika klaim tersebut diutarakan oleh tokoh politik terkemuka seperti mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew.

Klaim tersebut bertentangan dengan pernyataan Barat pada masa kini yang menyatakan bahwa runtuhnya komunisme Eropa dan keberhasilan sosialisme pasar Tiongkok telah menunjukkan keunggulan hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme dibandingkan Asian Value.

Baca juga : Bima Arya Mulai Safari Politik, Siap Tawarkan Program Kesejahteraan untuk Jawa Barat

Kontradiksi Asian Value di internal masyarakat Asia

Bahkan di internal masyarakat Asia, perdebatan Asian Value ini juga terus terjadi. Misalnya pada saat terjadi perubahan ekonomi dan sosial yang pesat di Asia Timur.

“Meningkatnya individualisme dan demokratisasi serta gerakan hak asasi manusia yang menantang tatanan sosio-ekonomi dan rezim otoriter yang sudah mapan membuat masyarakat Asia mempertanyakan kembali Asian Value,” tulisnya.

Perdebatan ini merupakan sebuah elemen dalam perjuangan yang lebih besar mengenai persaingan visi modernitas dan bagaimana masyarakat Asia harus diorganisir.

Baca juga : Politik Rangkul-Rangkulan, Rekonsiliasi atau Tak Ada Nyali ?

Alasan pendukung Asian Value

Para pendukung Asian Value membuat beberapa klaim dan menegaskan bahwa Asian Value bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia.

“Bahwa pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada masyarakat yang sedang keluar dari kemiskinan dan secara lebih umum hak-hak sipil dan politik harus berada di bawah hak-hak ekonomi dan sosial atau sama artinya dengan HAM itu tidak penting,” bebernya.

Selain itu, karena negara merupakan perwujudan identitas kolektif dan kepentingan warga negaranya, maka kebutuhannya harus didahulukan dibandingkan hak-hak individu.

“Oleh karena itu, para pendukung Asian Value adalah pembela kedaulatan negara yang kuat, termasuk hak untuk tidak campur tangan pihak luar,” ujarnya.

Ide-ide tersebut diungkapkan dalam Deklarasi Bangkok tentang hak asasi manusia pada tahun 1993, yang ditandatangani oleh banyak negara di Asia namun dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia di Asia. ***

Sumber:

Editor: Azmy Yanuar Muttaqien

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Exit mobile version