KORANMANDALA.COM – Rencana pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung ke kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan itu muncul, saat Pemprov Jabar masih dipimpin Gubernur Ridwan Kamil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, sampai sekarang rencana pemindahan pusat pemerintahan ketika diskusi rendah karbon (PRK) selesai, belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Jadi, kami juga masih menunggu kebijakan ke depan,” kata Iendra saat dikonfirmasi pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Dia menerangkan, pemindahan pusat pemerintahan itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), apalagi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Baca Juga: Bukan Jabar, Provinsi Ini Segera Punya LRT, Konsepnya Kereta Bawah Tanah?
Tidak masuknya rencana pemindahan pusat pemerintahan di RPJPD maupun RPJMD, Iendra memastikan hal itu hanyalah wacana.
“Belum, untuk jangka pendek apalagi tidak, untuk jangka panjang, ini kita masih membahas. Sementara ini saya belum memasukkan karena secara kajian teknis yang dilakukan oleh Disperkim juga belum mengerucut,” kata dia menerangkan.
Iendra menambahkan, pemindahan pusat pemerintahan ini memerlukan pendapat politis dari DPRD Jawa Barat dalam pembahasan RPJPD. Kemudian, dibutuhkan data yang mendetail untuk rencana tersebut, dan itu belum ada.
Baca Juga: Api Belum Padam, TPAS Sarimukti Ditutup Sementara, DLH Provinsi Jabar Instruksikan Ini ke Wikayah
“Ini saya kira perlu ada pendapat politis ya. Nanti mungkin dengan teman-teman DPRD ya pada saat membahas perda RPJP. Memang perlu ada pendetilan, ini yang memang belum ada,” tambahnya.
1 2
