Oleh: Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Petani Jawa Barat kembali menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada tahun 2024 masih di angka 112,79.
Angka ini ada kenaikan jika dibandingkan NTP tahun 2023. Namun, angka tersebut juga menunjukkan bahwa daya beli petani masih lemah akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga komoditas pertanian.
Harus diakui, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan petani belum optimal. Rantai distribusi yang panjang, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim menjadi tantangan utama yang semakin memperburuk keadaan.
Daddy Rohanady: Sudah Seharusnya KDM Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan di Jabar
Jika situasi ini terus dibiarkan, bisa dipastikan pendapatan petani akan terus merosot. Salah satu akibatnya secara nyata dapat dilihat pada minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang semakin berkurang.
Sebagai gubernur yang baru saja dilantik, Kang Dedi Mulyadi (KDM) harus segera mengambil langkah konkret.
Pertama, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pertanian untuk menstabilkan harga jual produk petani dan memotong peran tengkulak. Jika langkah ini dianggap relatif lebih berat, harus dilakukan BUMD yang terkait pertanian yang sudah ada.
Kedua, memberikan subsidi berkelanjutan pada benih, pupuk, alsintan dan sarana produksi lainnya guna menekan biaya operasional petani.
Ketiga, memperbaiki infrastruktur irigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Tanpa irigasi yang baik, air sulit mengairi sawah-sawah.
Keempat, inovasi teknologi pertanian juga harus diperkenalkan secara masif melalui penyuluhan intensif kepada petani. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi usaha tani mereka.
Kelima, harus dibangun jalan usaha tani (JUT). Akses menuju pusat-pusat produksi pertanian itu harus memadai. Dengan demikian, petani dapat dengan mudah mengakses pasar untuk menjual hasil panennya.
Jawa Barat memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, tanpa kebijakan yang berpihak kepada petani, kesejahteraan mereka akan terus tertinggal.
Kini saatnya KDM membuktikan keberpihakannya kepada petani dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo dan diperkuat Gubernur KDM, Jabar akan tetap menjadi lumbung pangan nasional nomor wahid. Semoga.
