Minggu, 15 Desember 2024 8:37

Oleh : Dedi Asikin

KORANMANDALA.COM – Banyak pertanyaan yang sampai kepada kami tentang kelanjutan dan nasib program lumbung pangan nasional atau food estate. Soalnya sejak dirilis Presiden Jokowi tahun 2020 nyaris tidak ada kabar tentang upaya mengantisipasi bakal terjadinya krisis pangan dunia.

FAO, Organisasi pangan dan pertanian yang merupakan organisasi sayap PBB telah mengingatkan seluruh negara tentang ancaman krisis pangan global itu.

Dalam riungan Grup diskusi Ngadu Bako beberapa waktu lalu, masalah itu juga kami bincangkan.
Ada beberapa teman yang menyebut program itu nyaris gagal.

Mereka itu (teman teman saya) menyebut beberapa pihak yang berpendapat demikian. Ada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketum partai Demokrat AHY. Cawapres paslon 3 Mahfud MD, bahkan juga Komisi IV DPR seperti disampaikan ketuanya Suding.

Beberapa pendapat muncul setelah melihat program itu tidak running well.

Menurut Komisi IV, program itu harus dilakukan dengan cara padat karya. Jadi harus ada tenaga kerja di setiap lokasi proyek. Menurut perhitungan secara teknik, setiap hektar lahan dibutuhkan tenaga kerja 6 orang. Jadi harus diimbangi dengan pengerahan tenaga kerja (buruh tani). Dan itu terbilang sulit, karena memindahkan penduduk (Transmigrasi) terutama dari pulau Jawa bukan hal yang mudah.

Saran lain sebaiknya program itu diserahkan kepada korporasi (swasta). Bisa saja bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama dalam fasilitasi pengadaan lahan.

Mungkin juga bisa disimak, pendapat Anies Baswedan. Menurut capres norut 1 itu yang terbaik adalah sistim “contract farm” yaitu pelaksanaannya diserahkan kepada para petani baik antara swasta atau pemerintah dengan petani. Mereka diberikan pinjaman modal untuk biaya penyiapan lahan, beli bibit, pupuk dan pemeliharaan, termasuk juga biaya panen.

Pada waktu panen mereka wajib mengembalikan pinjaman modalnya. Penjualan produksi tergantung kesepakatan. Kalau dengan swasta bisa saja dibeli oleh perusahaan. Kalau dengan pemerintah, produksi itu bisa ditampung Bulog atau badan lain yang ditunjuk.

Teman-teman saya lebih percaya kepada pendapat yang menyebut program itu gagal. Alasannya, kalau berhasil alias tidak gagal, kenapa harga harga pangan cenderung naik.

1 2 3



Sumber:

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News dan KoranMandala WA Channel

Wartawan Senior, Pengamat dan Aktivis Sosial

Exit mobile version