Presiden sudah membagi bagi tugas antar kementerian. Kementerian Pertanian mengembangkan padi dan holtikultura, Kemenhan Singkong, PUPR infrastruktur Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyiapkan tenaga kerja (Transmigrasi).
Sementara Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan, menyiapkan legalitas lahan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditunjuk sebagai kordinator dan penanggung jawab seluruh program.
Tapi komisi IV masih bersikap menentang dan berencana membuat pansus untuk meneliti progam itu. Bukan mustahil DPR menolak dan program itu dibatalkan.
Ada kekhawatiran jangan-jangan rakyat cuma jadi kelinci uji coba doang dan harus membayar utang di belakang nanti. Alamaaakk ! Rugi bandar itu mah Ceng.- ***
