Tapi bagi para pengamat dan ekonom, persoalannya bukan pada acuan itu. Mereka melihatnya pada kemampuan membayar. Pernah terjadi (tahun 2022) untuk membayar bunga dan denda saja harus cari utangan baru. Jukyar, nganjuk dulu baru bayar. Itu hanya bunga dan denda saja.
Menurut Faizal Basri, pemerintah terlalu berorientasi kepada pembangunan infra struktur. Kurang jeli pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Termasuk dana desa.
Terlalu banyak bansos dan BLT membuat rakyat tidak mandiri dan berada dalam kondisi ketergantungan terus.
Seharusnya dana bansos, BLT dan dana desa diarahkan untuk membuat rakyat jadi produktif, bukan konsumtif. Krisis pangan salah satu indikasi bahwa rakyat tidak mandiri. Lalu cara mengatasi dengan food estate juga tidak berhasil. Buktinya kita mengimpor terus bahan pangan.
Yang kasihan pemerintah Prabowo Gibran. Katanya tahun pertama pemerintahannya (2025) harus menyediakan anggaran Rp.785 trilyuhn hanya untuk bayar bunga dan cicilan yang jatuh tempo.
Ini namanya enak di Joko, gak enak di Wowo atuh.- ***
