Fase kedua akan berlangsung dari 1 Desember 2024 hingga akhir 2025. Pada fase ini, DLH Kota Bandung menargetkan penambahan RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan pengoperasian TPS baru di Cicuka Holis dengan kapasitas 56 ton per hari. Hingga akhir 2025, diharapkan ritase sampah yang dikirim ke TPA dapat turun dari 140 rit menjadi 113 rit per hari.
“Sedangkan Fase ketiga saat TPST Gedebage beroperasi, saat ini sedang lelang selesai bisa beroperasi Desember 2025. Di tahun 2026 kita bisa menambah sampah yang terolah 390 ton per hari hingga 70 rit. Maka kita akan mengirimkan 44 rit saja,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menekankan pentingnya melembagakan sistem pengelolaan sampah ini secara permanen, agar tidak kembali pada kondisi darurat.
“Sistem ini harus menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang berkelanjutan. Kita harus memikirkan solusi jangka panjang agar Bandung menjadi kota ramah lingkungan,” ujar Koswara.
Ia juga mendorong kerja sama yang lebih erat dalam pengolahan sampah, melibatkan berbagai pihak dalam pengurangan dan pemilahan sampah.
“Kolaborasi dengan semua stakeholder harus kita kuatkan. Karena ini adalah upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan agar rencana aksi ini diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di semua perangkat daerah dan masyarakat. Termasuk penerapan kebijakan zero waste di perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.
Lebih lanjut, rencana aksi ini akan dituangkan dalam perjanjian kinerja yang melibatkan target yang jelas, pemantauan, serta evaluasi oleh satgas. Setiap lurah dan camat juga diminta untuk mengidentifikasi dan menangani sampah liar di wilayah mereka, sementara kapasitas pengelolaan sampah di setiap kluster akan terus ditingkatkan.
“Saya minta semua bekerja optimal. Kalau kita tidak bekerja maksimal, darurat sampah bisa terjadi lagi,” ujarnya.
