KORANMANDALA.COM – Para guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) nyatakan sikap dan petisi kritik terhadap penurunan kualitas demokrasi dalam deklarasi yang bertajuk ‘Seruan Padjajaran,
Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat’ di Gerbang Utama Kampus Dipati Ukur pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Petisi ini merupakan sikap para sivitas akademika UGM, UII, UI dan sejumlah kampus lainnya terhadap demokrasi Indonesia yang mulai meradang.
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia, menegaskan tanggung jawab intelektual untuk menjunjung etika dan norma hukum dalam pelaksanaan demokrasi.
“Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten,” ucap Ganjar Kurnia.
Ia menekankan perlunya contoh kepatuhan terhadap hukum dan etika dari Jokowi dan elite politik, serta menyerukan negara hadir sebagai pengayom demokrasi yang berintegritas.
Sivitas Akademika Unpad juga mengajak partisipasi aktif dalam Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran, menolak politik uang dan intimidasi.
“Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu,” katanya.
Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas Pemilu, mengembalikan demokrasi pada hakikatnya, dan mendesak penegakan hukum terhadap pelanggaran demi pulihnya kepercayaan publik.
Terakhir, Ganjar Kurnia menegaskan tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan kebenaran sebagai tanggung jawab bersama.
