KoranMandala.com – Achmad Nur Hidayat, Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mencurigai bahwa Bapanas dan Bulog sedang berusaha menghindari dampak skandal dugaan mark up impor beras yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 8,5 triliun.
Menurut Achmad, Bapanas dan Bulog mencoba menyelamatkan diri dari skandal dugaan mark up impor beras melalui program bantuan sosial (bansos) pangan beras.
Achmad Nur Hidayat mengungkapkan pendapatnya ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang menyebut bahwa program bansos bantuan pangan beras berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
Program bansos bantuan pangan beras ini kembali diluncurkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata Achmad pada Kamis 18 Juli 2024.
Achmad juga menekankan bahwa penyaluran bansos bukanlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bapanas dan Bulog, melainkan tugas Kementerian Sosial (Kemensos).
“Itu adalah tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” ujar Achmad.
Achmad berharap ada perbaikan tata kelola di Bapanas dan Bulog.
Menurutnya, skandal mark up impor beras “Bapanas-Bulog Gate 2024” adalah akibat dari buruknya tata kelola di kedua lembaga tersebut.
“Tata kelola yang rendah di Bapanas dan Bulog memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,” kata Achmad.
Terkait dugaan mark up impor beras,
Komisi VI DPR RI akan mengecek pelabuhan dan memanggil direksi Perum Bulog untuk mendalami skandal ini.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa pihaknya akan serius menyelidiki skandal ini yang melibatkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog untuk mendalami skandal mark up impor beras,” kata Herman Khaeron pada Senin 15 Juli 2024.- ***
