KoranMandala.com -Peretas terkenal Bjorka kembali menggemparkan dunia maya. Kali ini, Bjorka dilaporkan membocorkan data penting, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aksi ini menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan data pejabat tinggi negara yang seharusnya sangat terjaga keamanannya.
Data NPWP Jokowi dan Pejabat Lainnya Bocor
Bjorka, peretas yang sudah beberapa kali beraksi di Indonesia, kali ini membocorkan data NPWP dari beberapa tokoh penting. Data ini diunggah dalam forum hacker yang sering digunakan untuk jual beli data. Informasi yang bocor termasuk data milik Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Kebocoran data ini menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih lemah, terutama dalam melindungi data pribadi para pejabat negara.
Reaksi Pemerintah Terhadap Kebocoran Data
Pemerintah segera merespons kebocoran data ini dengan serius. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung melakukan investigasi untuk melacak sumber kebocoran. Pemerintah juga memperingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak menyalahgunakan data yang bocor. Keamanan data nasional menjadi perhatian utama karena insiden ini menambah panjang daftar kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Bjorka dan Serangan Sebelumnya
Bjorka bukanlah nama baru dalam dunia peretasan di Indonesia. Beberapa bulan terakhir, peretas ini sudah beberapa kali meretas dan membocorkan data penting milik instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Bjorka seolah-olah ingin menantang pemerintah dengan terus mengungkap kelemahan sistem keamanan siber Indonesia. Setiap aksinya selalu disertai dengan pesan provokatif yang mengundang perhatian publik.
Dampak Kebocoran Data NPWP
Kebocoran data NPWP dari para pejabat tinggi negara seperti Jokowi dan Sri Mulyani jelas membawa dampak serius. Selain merusak reputasi pemerintah dalam hal keamanan data, kebocoran ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan kriminal. Masyarakat pun kini semakin khawatir tentang keamanan data pribadi mereka, mengingat NPWP merupakan informasi yang sangat penting dalam urusan perpajakan.
Kesimpulan
Aksi Bjorka yang kembali membocorkan data NPWP para pejabat negara, termasuk Jokowi dan Sri Mulyani, menunjukkan adanya celah serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia. Pemerintah harus segera mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk melindungi data penting dari kebocoran di masa mendatang. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
