KoranMandala.com – Kaum disabilitas di kota Bandung masih mendapatkan diskriminasi saat akan menyalurkan hak suaranya dalam memilih kepala daerah.
Ketua Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia, Sri Agustini Joekanan mengatakan saat pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, banyak dari kaum disabilitas mendapatkan diskriminasi dari pihak penyelenggara.
“Masih terdapat kesulitan bagi penyandang disabilitas intelektual dalam menyalurkan suara mereka, terutama berdasarkan pengalaman dari Pilpres (Pemilihan Presiden) sebelumnya malah dihalang-halangi petugas TPS,” katanya.
Debat Terakhir: 3 Cawalkot Bandung Dukung Haru Suandharu Soal Bandung Kota Kreatif Dunia
Untuk itu dia meminta kepada Calon Walikota Bandung Haru Suandharu untuk memasukkan program khusus untuk kaum disabilitas dalam visi misinya jika terpilih jadi walikota Bandung nanti.
“Saya berharap Pak Haru dapat memfasilitasi perwakilan dari organisasi disabilitas untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait program kerja yang akan dijalankan Haru-Dhani selama lima tahun ke depan jika terpilih,” ungkapnya.
Sementara itu, Haru juga menyampaikan rencananya meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas agar kaum difabel dijamin hidupnya, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang optimal.
“Kami akan mengusulkan Peraturan Daerah untuk mengawasi hal ini, agar semua layanan publik memperhatikan aspek aksesibilitas. Selain itu, kami juga akan menyiapkan Peraturan Walikota agar dapat segera diimplementasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akan ada desentralisasi layanan agar dapat diakses hingga tingkat kecamatan dan kelurahan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan ke depan, mereka tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus perizinan.
“Cukup dengan mengunjungi kantor kecamatan, dan secara bertahap kami akan menurunkan layanan ini hingga ke kelurahan, sehingga saudara-saudara kita dapat mengaksesnya dengan lebih mudah,” jelasnya.
