KoranMandala.com – Sejumlah alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi demokrasi dan politik Indonesia pasca-era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Forum diskusi bertajuk “Fenomena Negara Swasta: Quo Vadis Indonesia dalam Pengelolaan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Pasca Jokowi” digelar di Ballroom The Grand Preanger Hotel, Kota Bandung Selasa 3 Desember 2024.
Abdi Yuhana, seorang Doktor Hukum Tata Negara, menyebut bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam cengkeraman oligarki atau sekelompok pemilik modal.
“Konsekuensi dari sistem demokrasi yang dikelola seperti ini adalah pemerintahan hanya menguntungkan kelompok elit atau orang kaya. Rakyat hanya menjadi penonton, terlibat sebatas memilih setiap lima tahun sekali,” tegasnya.
Abdi juga menyoroti perubahan mendasar pada dimensi publik negara. Menurutnya, Indonesia kini menyerupai “negara swasta” yang kehilangan semangat republik.
“Karena dikuasai oligarki, politik kehilangan dimensi publik. Keputusan hanya didasarkan pada untung dan rugi, tanpa memikirkan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Pandangan serupa diungkapkan Syarif Bastaman, mantan anggota DPR RI. Ia menyoroti campur aduknya sistem politik dan ekonomi yang dinilai mengaburkan fungsi masing-masing.
“Sistem politik dan ekonomi seharusnya berjalan beriringan tapi terpisah, seperti dua rel kereta. Kalau dicampur, keduanya menjadi tidak sehat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Syarif menyarankan pendanaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencontoh model yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru.
