“Jika dihitung, biayanya hanya Rp30 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp140 triliun. Ini akan memberikan penghasilan jelas bagi politisi tanpa ketergantungan pada pemilik modal,” jelasnya.
Syarif optimis, langkah ini akan menciptakan tatanan politik yang lebih bersih dan demokratis.
“Dengan pendanaan yang transparan, politisi akan fokus pada kepentingan rakyat, sementara pengusaha bersaing sehat tanpa menyogok pejabat untuk melancarkan bisnisnya,” pungkasnya.
1 2
