KoranMandala.com – Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Pemilihan Walikota Bandung (Pilwalkot) turun signifikan.
Di Pilwalkot Bandung tahun 2024 ini, jumlah partisipasi hanya mencapai 64,78 persen, sedangkan tahun lalu mencapai 84 persen.
Masih merujuk data KPU Jabar, Kota Banjar berhasil meraih partisipasi masyarakat sebesar 71,79 persen, KPU Kab Subang 70,34 persen, KPU Kab Pangandaran 78,42 persen, KPU Kab Bandung 72,85 persen. Meski masih ada kabupaten kota lain yang lebih rendah dibanding Kota Bandung, seperti KPU Kab Sukabumi yang hanya mencapai partisipasi 56,32 persen.
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni: Hormati DKPP, Ajukan Banding ke PTUN
Penurunan jumlah partisipasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi KPU kota Bandung tidak berjalan dengan baik.
Pengamat Politik Universitas Langlangbuana, Rafih Sri Wulandari mengungkapkan salah satu alasan anjloknya tingkat partisipasi masyarakat di Pilwalkot Bandung yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung kepada masyarakat.
“Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Bandung itu sebetulnya sudah diprediksi. Faktor pertama ada masalah trust public kepada penyelenggara yaitu KPU. Selain itu, saya menilai KPU Kota Bandung itu lemah untuk sosialisasi kepada masyarakat bahkan cenderung kurang. Intinya kurang masif di dalam melakukan sosialisasi, jadi kepada masyarakat kurang menyentuh,” ujar Rafih saat dikonfirmasi, Rabu, 24 Desember 2024.
Lebih jauh, Rafih menyoroti bagaimana fungsi sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon sembari berkampanye. Dimana, peran KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara tidak dijalankan secara maksimal.
“Jadi malah sosialisasi itu dilakukan oleh pasalnya masing-masing karena mereka punya kepentingan. Padahal, di kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi di atas 70 persen ya. Sehingga tercermin kepercayaan publik kepada penyelenggara itu menurun,” jelas Rafih.
Selain itu, Rafih juga menilai sempitnya waktu penyelenggaraan Pilkada setelah Pemilu lalu. Hal itu, membuat antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suara menurun.
“Melihat durasi waktu juga yang sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat. Karena, fungsi penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan keberhasilan pemilu itu dari tingkat partisipasi,” ujarnya.
“Nah, ini berarti harus bisa ditanya terkait usaha apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi. Ini yang menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan berikutnya,” tandas Rafih.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengungkapkan, banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.
“Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing-masing bikin kegiatan. Kami akan evaluasi,” jelasnya.***
