Namun, keputusan ini langsung menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak warganet yang menyatakan penolakan terhadap keberadaan jabatan Utusan Khusus Presiden.
Sebagian besar publik berpendapat bahwa posisi ini tidak memiliki urgensi dalam struktur pemerintahan.
“Jabatan ini lebih baik dihapus saja,” komentar salah seorang warganet di media sosial.
Selain itu, ada pula yang menyarankan agar posisi ini digabung dengan Kementerian Agama. “Tupoksi jabatan ini sudah ada di Kemenag,” ujar warganet lainnya.
Desakan Copot Gus Miftah, Presiden Diminta Ambil Sikap Tegas
Banyak pihak yang melihat jabatan Utusan Khusus Presiden lebih berfungsi sebagai alat politik. “Mereka direkrut untuk menarik suara kelompok tertentu,” tulis seorang warganet.
Publik juga berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada posisi-posisi yang esensial. Jabatan yang berhubungan langsung dengan kebijakan strategis dinilai lebih penting.
Keputusan Prabowo mencari pengganti Gus Miftah pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah jabatan Utusan Khusus Presiden benar-benar di perlukan?
Perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap pemerintah bijak dalam menentukan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan negara.***
