KoranMandala.com – Firli Bahuri lahir pada 8 November 1963 di Prabumulih, Sumatera Selatan. Dia sekarang adalah seorang purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2019 hingga 2023. Firli melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan berhasil dalam karir polisi, termasuk sebagai Wakapolda Banten dan Kapolda Sumatera Selatan.
Tak berhenti sampai situ, Firli Bahuri semakin menancapkan karirnya di era Pemerintahan Jokowi dengan menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 sampai 2023.
Pada perjalanan karirnya, selama masa jabatannya di KPK, Firli Bahuri menghadapi kontroversi dan kritik terkait kebijakan dan tindakan lembaga tersebut.
Berikut adalah berbagai kebijakan yang mengundang kritik masyarakat luas sebagai berikut
1. Tes Wawasan Kebangsaan
Pada tahun 2021, adanya kontroversi di berbagai kalangan karyawan KPK yang mengikuti ujian ulang untuk mengambil alih status karyawan. Tes tersebut muncul dan kebanyak memprotes karena soal soal ujian yang tidak relevan dan terkesan menyudutkan.
Alhasil, sejumlah 75 orang tidak lolos dan hampir sebagian besar adalah karyawan profesional.
Kontroversi muncul karena menganggap tes wawasan kebangsaan sebagai upaya untuk menghilangkan pegawai profesional dari lembaga
