“Mudah-mudahan pertengahan tahun ini BPBD sudah bisa beroperasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Diskar PB Kota Bandung, Dian Rudianto, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga 5 Maret 2025, sudah terjadi sembilan kejadian banjir di berbagai titik. Wilayah terdampak meliputi Komplek Adipura, Rancasari, Andir, hingga Derwati.
“Intensitas hujan yang tinggi membuat kolam retensi di beberapa lokasi tidak mampu menampung air,” jelasnya.
Menurut Dian, banjir yang terjadi di Kota Bandung merupakan bagian dari siklus puncak musim hujan dan termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.
“Kami selalu berkoordinasi dengan relawan, komunitas, hingga BMKG untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi musim hujan ini,” tambahnya.
Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan.
“Kami bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menjalankan program Mapag Hujan dengan membersihkan saluran air, sungai, serta melakukan penanaman pohon di hulu. Ini bagian dari langkah preventif agar dampak bencana bisa diminimalkan,” jelasnya.
Dian menuturkan bahwa meskipun Kota Bandung belum memiliki BPBD, bukan berarti sistem penanggulangan bencana tidak berjalan. Namun, koordinasi antarperangkat daerah masih perlu diperkuat.
“Saat ini, pengelolaan bencana masih tersebar di beberapa dinas. Jika BPBD terbentuk, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana akan lebih maksimal,” pungkasnya.
