KORANMANDALA.COM – Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Komunitas Change Indonesia, menuntut ganti rugi ke Pemprov Jabar untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp1 (satu rupiah). Selain itu, Pemprov Jabar pun diharuskan meminta maaf di media massa.

Komunitas Change Indonesia, seperti diberitakan sebelumnya telah melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Pelaporan terkait pembatalan izin pakai GIM untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan.

BACA JUGA: Diam-Diam Syahrul Yasin Limpo sudah Diperiksa Dirreskrimsus Polda Metro sebanyak 4 Kali Kasus Dugaan Pemerasan

Presidium Change Indonesia Andreas Marbun mengatakan bahwa yang dilaporkannya kepada Ombusman Jabar itu adalah Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin dan Kadisparbud Jabar.

Andreas mengungkapkan, pelaporan itu terkait adanya perlakuan berbeda terhadap relawan Anies Baswedan yang akan menggunakan GIM untuk kegiatan diskusi.

Padahal, pada 17 September 2023, GIM bebas digunakan relawan Ganjar Pranowo. Lalu di hari Minggu (8/10/2023), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menggunakan Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung untuk kegiatan politik. “Kami merasa Pemrov Jabar bertindak diskrinatif,” katanya.

Andreas menambahkan, kalau alasannya karena spanduk dan baliho yang dipajang ada gambar Anies dan Cak Imin, pihaknya sudah menyatakan bersedia mencabut seluruh baliho. “Tapi meski sudah bersedia tanpa atribut Anies, mereka tetap menolak,” kata Andreas.

BACA JUGA: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI : OPEN LEGAL POLICY

MENGUSIK KEADILAN

Sementara itu, calon anggota DPR RI dari Nasdem Subchan Daragana menyesalkan sikap penjabat gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang melarang Anies Baswedan berbicara di gedung GIM beberapa waktu lalu.

Menurut Subchan, larangan tersebut sangat mengusik rasa keadilan. “Seharusnya tidak seperti itu. Harus memberlakukan sama kepada semua partai maupun calon,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan Pemprov Jabar seperti melarang izin kegiatan justru akan berpotensi kontraproduktif bagi pemerintah. Bahkan, tak menutup kemungkinan bakal menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.

Sumber:

Editor: Tatang Suherman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Exit mobile version