KORANMANDALA.COM – Soal isu pemakzulan, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa partai Golkar tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada (itu), tidak ada pembahasan sama sekali di DPR,” kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu 17 Januari.
Airlangga, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa Presiden Jokowi mendapatkan dukungan lebih dari 80 persen dari susunan kabinet saat ini.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan tersebut semakin kuat dengan adanya Koalisi Indonesia Maju.
Dengan demikian, menurutnya, kemungkinan pemakzulan terhadap Presiden tidak ada.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi sangat tinggi.
Menurutnya, tidak ada indikasi pemakzulan, dan dari tingkat kepercayaan publik yang tinggi, situasi di masyarakat terbilang tenang.
Sebelumnya, sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin oleh aktivis 98 Faizal Assegaf, bersama dengan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 9 Januari 2024.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membahas isu pemakzulan.
Mahfud menjelaskan bahwa Menko Polhukam tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu, yang merupakan tugas KPU, Bawaslu, dan DKPP.
