Demi etika dan keadilan, Setara Institute mendesak Jokowi untuk membatalkan pemberian pangkat tersebut.
“Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia,” tutur Halili. (rfa)
1 2
