BADKO HMI mencatat bahwa meskipun KPK telah membuka jalur penyelidikan, hingga kini belum tampak pendekatan investigatif yang menembus lapisan-lapisan oligarkis di balik kasus ini.
Di tengah kompleksitas korupsi yang sistemik, mereka menegaskan pentingnya kehadiran institusi negara yang berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
Dalam konteks tersebut, BADKO HMI Jawa Barat menyampaikan beberapa tuntutan:
KPK segera meningkatkan eskalasi penanganan kasus BJB, dari tahap indikatif ke tahap penindakan struktural dengan pendekatan forensik keuangan dan audit independen berbasis publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan narasi normatif dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan BJB sebagai entitas milik daerah.
DPRD Jawa Barat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Investigasi BJB sebagai bentuk kontrol demokratis yang akuntabel.
Masyarakat sipil didorong untuk memperluas partisipasi dalam sistem pengawasan yang desentralistik dan humanistik.
“Di tengah stagnasi moral negara, suara publik adalah satu-satunya resonansi yang tersisa untuk menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kekerasan sistemik yang merampas hak-hak rakyat,” tegas BADKO HMI.
BADKO HMI Jawa Barat menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengusutan kasus korupsi BJB bukan agenda sektoral, melainkan imperatif historis yang akan menentukan arah etika publik daerah di masa depan.
“Dalam senyap yang terorganisir, keberanian adalah satu-satunya cahaya.”
